JAKARTA – Kecurangan Pemilu 2024 ini dinilai sudah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Hal ini bisa dilihat secara kasat mata.

Demikian disampaikan pengamat politik senior Eep Saefulloh Fatah dalam acara King Maker bertema “Lawan Kecurangan, Pemilu 2 Putaran” di AQL Islamic Center, Jalan Tebet Utara, Jakarta Selatan Kamis malam kemarin.

“Jadi menurut saya sekarang ini, jika dilihat dari gejala di atas permukaan yang kita sedang saksikan, yang kita tonton, kita baca, dan seterusnya, ini jelas TSM,” kata Eep dalam acara yang disiarkan kanal YouTube @Bachtiar Nasir.

Dalam acara yang dipandu pendiri AQL Islamic Center Ustadz Bachtiar Nasir dan dihadiri ratusan jamaah baik laki-laki dan perempuan tersebut, Eep menjelaskan TSM merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pelanggaran kejahatan atau kecurangan pemilu yang tertinggi.

“Jadi TSM itu adalah kejahatan pemilu yang didesain melibatkan struktur dari atas sampai ke tingkat bawah yang diamankan oleh sistem direktif yang terjaga, terjadi di banyak sekali tempat, sehingga terpenuhi TSM,” ungkapnya.

CEO Polmark Indonesia ini mengungkap salah satu contoh yang diduga bagian dari kecurangan TSM pada Pemilu 2024 ini. Yaitu kontroversi aplikasi Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) milik KPU yang ditengarai didesain untuk menguntungkan partai politik tertentu.

“Coba bayangkan di satu kota, ini kalau tidak salah di Kalimantan, ada satu partai yang DPRD kabupaten/kotanya tidak ada calegnya sama sekali. Partai yang seperti ini biasanya, milih ketua umumnya terburu-buru. Dalam hitungan hari sudah punya ketua umum. Gitu biasanya,” ungkapnya, seolah memberi clue tentang partai yang dimaksud.

“Nah, tidak punya caleg, masak di TPS itu di atasnya ada suara caleg. Lah kalau (ada) suara partai, wajar. Artinya ada yang nyoblos tanda gambarnya kan? Lah (kalau ada) suara caleg, nyoblos siapa? Calon enggak ada. Bayangkan itu baru di satu tempat,” sambungnya.

Lebih jauh Eep menjelaskan kalau bisa dibuktikan itu terjadi di banyak, itu yang disebut dengan massif. Sementara kalau polanya sama yang dirancang sedemikian rupa, itu sistematis. “Ketika terjadi berbagai tingkat, terstruktur, sudah TSM terpenuhi itu,” imbuhnya.

Karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah membuktikan berbagai kecurangan itu terjadi secara TSM saat menempuh jalur hukum terutama di Mahkamah Konstitusi (MK). Makanya dia mengingatkan para penggugat kecurangan Pemilu 2024 ini jangan sampai memiliki Prabowo Subianto syndrome.

“Prabowo syndrome itu begini, menolak hasil pemilu, menggugat lewat jalur hukum yang tersedia, tapi enggak punya bukti yang cukup. Itulah yang disebut Prabowo syndrome,” katanya merujuk pengalaman Prabowo sebagai capres saat menggugat hasil pemilu pada Pilpres 2014 dan 2019.

Karena itu, dia meminta tim pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies-Muhaimin dan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yang belakangan ini sudah berteriak kencang tentang adanya kecurangan pada Pemilu 2024 untuk bekerja secara TSM juga untuk membuktikannya.

“01, 03 itu enggak boleh punya (Prabowo) syndrome itu sekarang. Kita menunggu pembuktian bahwa mereka memang punya kekuatan yang sama terstrukturnya, yang sama sistematisnya, yang sama massifnya untuk membuktikan TSM itu memang terjadi,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan hitung cepat semua lembaga survei dan real count sementara yang dilakukan KPU atas hasil pemilihan pada 14 Februari 2024 lalu, Prabowo-Gibran unggul telak dengan meraih suara di atas 50 persen yang memungkinkan untuk menang 1 putaran.

Namun keunggulan Prabowo-Gibran itu dinilai banyak kalangan karena adanya kecurangan dan keberpihakan pemerintah. Atas berbagai tuduhan itu, Presiden Jokowi mempersilakan untuk ditempuh melalui jalur hukum resmi.

“Jadi jangan teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti bawa ke MK,” tutur Presiden Jokowi di JIExpo Kemayoran, pada Kamis 15 Februari 2024.

Sebagaimana diketahui, pasangan calon yang terbukti melakukan kecurangan secara TSM akan didiskualifikasi.

Laporan: Media Center Pejuang Amin