JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M. Romahurmuziy menilai Pemilu 2024 ini paling brutal sepanjang pelaksanaan pemilu di Indonesia. Karena adanya berbagai pelanggaran terutama terkait politisasi bantuan sosial (bansos).

“Saya kira ini disepakati oleh hampir semua caleg, terutama yang tidak terpilih lagi,” jelasnya dikutip dari tayangan kanal YouTube @KOMPASTV, Kamis, 29 Februari 2024.

Dia menyatakan demikian karena banyak caleg petahana yang gagal kembali terpilih. Berdasarkan informasi yang dia peroleh, 5 dari 6 caleg inkumben dari dapil Riau 1, misalnya, tumbang. Demikian pula, 4 dari 7 caleg inkumben di dapil provinsi Jambi.

“Padahal mereka itu anggota DPR yang aspiratif, kembali ke daerahnya. Tetapi kemudian dibansoskan atau dipolitisasibansoskan. Pada Pemilu 2024 kemarin menjadikan harga suara itu inflasi,” bebernya.

Karena adanya bansos Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan yang penyalurannya dirapel pada minggu pertama sampai kedua Februari kemarin, membuat para caleg yang hanya menyiapkan sedikit dana, tidak terpilih. Apalagi caleg yang sama sekali tidak menyiapkan amplop.

Terlebih jumlah penerima bansos bersama keluarganya itu sangat banyak, mencapai 1/4 dari keseluruhan jumlah pemilih, 204,8 juta.

“Nah, akibatnya apa? Ketika mereka menerima Rp600 ribu, ‘wah ternyata menjelang pemilu itu kalau anaknya presiden itu maju, dapat duit’. Jadi ada caleg yang bawa Rp20 ribu, (reaksi masyarakat) ‘apa an nih Rp20 ribu’,” tukas mantan Ketua Umum PPP ini.

“Sehingga menjadikan pemilu kita pemilu paling brutal. Dalam semalam demokrasi kita berubah menjadi demokrasi berbayar dengan biaya paling tertinggi di dunia, demokrasi berbayar terbesar di dunia,” sambungnya.

Selain politisasi bansos, juga adanya berbagai dugaan kecurangan lainnya. Seperti adanya pengarahan kepada pemilih dari penyelenggara negara yang menjadi salah 1 dari 19 temuan Bawaslu.

Karena itu, dia memastikan PPP, yang pada Pilpres 2024 mendukung pasangan Ganjar-Mahfud, mendukung penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap berbagai modus kecurangan tersebut agar tidak terulang lagi pada pemilu berikutnya, terutama pada pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang sudah dekat.

“Kalau kemudian ada yang menyatakan bahwa ini (angket) narasi yang disampaikan orang-orang kalah, bukan. Ini mencoba untuk mewaraskan kembali demokrasi kita agar tidak direplikasi di pilkada yang sudah menganga di depan kita, 271 pilkada kabupaten/kota dan provinsi. Jangan sampai ini kemudian menguap begitu saja,” tegasnya.

Soal apakah hak angket akan mengubah hasil pemilu, menurutnya itu urusan lain. Karena yang penting dugaan kecurangan harus kita ungkap.

“Kecurangan ini bukan soal kuantitas, tetapi soal kualitas. Kita wajib menjaga kualitas demokrasi kita sampai kapan pun selama kita memilih demokrasi,” tandasnya.

Laporan: Media Center Pejuang Amin